undang undang csr 2016. DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI. undang undang csr 2016

8 halaman. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 19: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat. terhadap pelaksanaan CGC dan CSR dengan menganjurkan praktik tanggungjawab sosial Sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 2016, No. Benarkah? Sejak disahkan pada tahun 2008 dan direvisi tahun 2016, UU ITE telah. Dirgantari, 2016; Sawitri, 2017; Siregar dkk. bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,. garam Kelautan Perikanan KKP Peraturan. 03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1043); MEMUTUSKAN : Menetapkan :Diwajibkannya Corporate Social Responsibility (CSR oleh undang-undang, menuntut perusahaan untuk memiliki program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. 5948, LL Setneg : 47 HLM Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017mengakomodir prinsip-prinsip CSR secara implisit pada pasal-pasal tertentu sebagai pengejawantahan Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945. CSR ICON+ mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang mengatur secara umum maupun khusus mengenai CSR diantaranya pasal 74 Undang-undang No. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 1 tayangan. Menjaga nama baik perusahaan. Permensos No. Gempolkrep Mojokerto). Dalam. Abstrak Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suatu perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sebab, menurut Jokowi, pasal-pasal dalam UU ITE atau Undang-undang No 11 Tahun 2008, bisa menjadi hulu dari persoalan hukum. Pada tahun 2007, Indonesia memperkenalkan regulasi mengenai CSR dalam Pasal 74 Undang-Undang No. op. Undang -Undang tentang M ajelis P ermusyawaratan R akyat, D ewan P erwakilan R akyat, D ewan P erwakilan D aerah, dan D ewan P erwakilan R akyat D aerah ; Mengingat: . E. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 40 tentang Perseroan Terbatas. NA RUU TJSP 22 Juli 2016. Berikut beberapa Aturan Hukum Corporate Social Responsibility Yang Berlaku Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:a. Saat ini berdasarkan catatan penulis, terdapat 7 (tujuh) regulasi terkait tanggungjawab sosial perusahaan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. 1/19/2016 11:20:15 AM. Aturan dan pedoman terkait juknis dari. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengatur CSR atau tanggung jawab sosial [4] bagi Penanaman modal dalam Negeri dan. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih layak, baik untuk perusahaan itu sendiri, maupun masyarakat (Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Manfaat CSR adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. Bank Sumut, Bank BNI dan Bank BRI. 2. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. Sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk yang bersifat sektoral, telah mengatur mengenai CSR tersebut. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kewajiban melaksanakan CSR tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundangan, baik dalam UUD 1945 maupun dalam undang-undang sektoral lainnya,. 13/2016. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law) but the implementation of CSR can not be implemented by the. Sherly Jokom, selaku rekan pada Kantor Akuntan Publik Purwantono,. 5835, LL SETNEG : 32 HLM. Naskah Akademik (Penyusunan) DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Sempat direvisi. Nomor 40 tahun 2007. 40 tahun 2007 pasal 1ayat 3: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupanResponsibility/Csr) sebagai Undang-Undang dari Perspektif Tujuan Perusahaan Untuk Memperoleh Keuntungan Judicial Review of the Urgency of the Bill Ratification Law Corporate Social Responsibility from the Perspective of the Company’s Goal to Make a Profit 1Rizkyta Hadi Ramadhan, 2Yeti SumiyatiUndang-Undang Pengampunan Pajak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 2. Abstrak Dunia Internasional membingkai konsep CSR sebagai “sukarela”, sementara di Indonesia konsep CSR diformulasikan secara yuridis formal dalam bentuk peraturan yang tersebar diberbagai peraturan dengan istilah TJSL dan/atau BL. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang. Didalam laporan tahunan perbankan pengungkapan mengenai CSR. sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Peraturan Nirlaba dan CSR. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. 45 perusahaan, yang menghabiskan rata-rata 1% untuk CSR. AL. TENTANG DATABASE PERATURAN. 07/2016 TENTANG PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA. Kata-Kata Kunci: Corporate Social Responsiblity,. 18, LN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) diubah. pelaksanaan program CSR harus bersifat lex imperfecta, artinya. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-undang ini tidak membahas secara khusus peran dan fungsi. Sejalan dengan perkembangan tersebut, mulai muncul undang – undang yang mengatur CSR di Indonesia yaitu Undang – Undang No 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentangUndang-undang (UU) No. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016. Undang-undang (UU) NO. 89, TLN No. Pelaksanaan CSR masih menjadi persoalan karena belum Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Tanggung. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 24 Tahun 1956, UU No. 4 H. Angka rata-rata perusahaan yang menyum-bangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. 15 April 2016: Tanggal Diundangkan: 15 April 2016: Sumber: LN 2016 (69): 70 HLM. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada pasal 1 ayat 3 menyatakan CSR sebagai berikut: "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan. Undang-undang merupakan pegangan bagi perusahaan dalam melaksanakan CSR. Pelaksanaan CSR di Kota Tanjungbalai tahun 2017 dilaksanakan oleh pihak perbankan yakni oleh PT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Badan/Pengarang: Indonesia. 2016. Gresik, Desember 2016-i-CSR 2016 Daftar Isi KATA PENGANTAR. Dilihat dari Undang-Undang Penanaman Modal No. Nomor 56/PUU-XIV/2016 dan Nomor 137/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi kembali mengabulkan sebagian uji materi Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimohonkan Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz dkk. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Standard Operating Procedure (SOP) PT. Tanggal unggah. ng Rapat Komisi VIII Senayan, Jakarta, Selasa (19/4). ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 1997. CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Diunggah oleh julianusginting00. Terdapat 4 ayat pada Pasal 74 UU PT, yang pada intinya. 68, TLN NO. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun. 2012 No. Saat ini, draft Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau CSR sedang disusun dan dikonsultasikan kepada publik oleh. Undang-undang. CSR merupakan aktivitas perusahaan sebagai tanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan lain dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 3699, LL SETNEG : 34 HLM. Tulisan Hukum| Subbagian Hukum, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 5 Menurut ISO 26000, CSR adalah: “Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya jawab sosial dan lingkungan. undang-undang, CSR, Community Social Responsibility. Sementara, berdasarkan. media komunitas perpajakan indonesia highlights. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. 5 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 (b), yang menyatakan bahwa “setiap . 19/2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN Pasal 2 ayat (1) huruf e, salah satu maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 40 Tahun 2007, Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab social perusahaan merupakan kewajiban setiap penanam modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. Badan/Pengarang: Indonesia. Oleh Syamsuddin Radjab . Dasar Hukum. cit, hlm 2 9 Ibid. Badan /. PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018 Studi Tentang CSR. (CSR) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan. Salah satu daerah yang memiliki Perda CSR adalah Kabupaten Malang, didasarkan pada jumlah perusahaan di Kabupaten Malang yang mencapai lebih dari 235 industri mulai dari. CRS adalah singkatan dari corporate social responsibility. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. KONFERENSI NASIONAL PKM DAN CSR KE 2 –Seri Sosial dan T Informasi 2016 96 Kata Kunci: CSR, Kesehatan-Keselamatan-Kerja, Pertambangan, Kaolin, Local knowledge. 2, NOVEMBER 2016: 105-118 106. Kegiatan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74, dengan tujuan menciptakan hubungan yang seimbang, serasi, dan sesuai dengan lingkungan, norma, nilai. Pengaturan Tidak Mengatur Tidak Tidak Pasal 24 ayat Pengawasan Mengatur Mengatur (1) CSR Pemerintah Daerah melakukan pengawasan 15 Nanda Melinia Safitri, “Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang PM, PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang TJSL PT, Dan Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung. Angka rata-rata perusahaan yang menyum-bangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih karib di telinga publik sebagai UU ITE. Adnan Tabrani, selaku Direktur PT Hanson Internasional Tbk per 31 Desember 2016, bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT PT Hanson Internasional Tbk per 31 Desember 2016. Parawansa yang ditanda tangani sejak 22 April 2016. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) 1. 123, LL SETNEG : 5 HLM. Received: 12 Apr 2016; Published: 12 Apr 2016. Dalam undang undang tersebut di Pasal 2 Ketentuan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) atur jika tiap PT sebagai subyek hukum memiliki tanggung-jawab sosial dan lingkungan. Nomor/Tahun. Undang-undang (UU) NO. undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, undang-undang nomor 13 tahun 2017 tentang Paten, undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Mengingat : 1. bahwa untuk menjamin pengakuan. 14 11 Muhammad Yasir Yusuf, loc. 32. 4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksananan Landasan Ekonomi , Keuangan dan Pembangunan;undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa. Perusahaan yang wajib menjalankan program CSR masih terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, sedangkan perusahaan lain. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Sdri. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji Corporate Social. 40 Tahun 2007 yang belum lama ini disahkan DPR. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal; 66 ayat 2b dan Bab V pasal 74. 02 Februari 2021 12406 kali 46663 kali. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG. It will not be performing well if the company did not implement good corporate governance. 2016. (CSR), a company commitment. Kelengkapan Data: Tipe Dokumen. Se-bagai perbandingan, di AS porsi sumbangan dana pengertian CSR. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbanganSaat ini, draft Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau CSR sedang disusun dan dikonsultasikan kepada publik oleh DPR RI melalui Komisi VIII (RUU TJSP DPR, 2016) dan DPD RI melalui Komite III (RUU TJSL DPD, 2016) sebagai hak inisiatif dewan. Airlangga Executive Education Center – Corporate Social Responsibility (CSR) hadir sebagai tuntutan korporat untuk bertanggungjawab terhadap aspek sosial. 23, LN. Berikut ini 5 Undang-Undang CSR di Indonesia dilansir dari laman hukumonline. Anggota DPR RI berjanji akan menyelesaikan Undang-Undang dana tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility (CSR) pada tahun 2016. Dalam hal ini PT Indonesia Power merupakan salahSebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 2016/NO. Keempat, bagi perusahaan pengelola minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 13 ayat 3 (p), menyebutkan bahwa: ”Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu : (p). undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa. Pada intinya pemahaman dan ide CSR sendiri sudah ada dalam aturan hukum corporate social responsibility yang tercantum dalam UU Perseroan Terbatas meliputi lingkungan . Peraturan Pemerintah (PP) NO. Majalah Hukum Forum Akademika No. Komisi Pemilihan Umum. 9 9 masyarakat, corporate social responsibility dapat diperjanjikan secara tertulis selama terpenuhiya pasal 1320 kitab undang hukum perdata, sepakat, cakap, obyek tertentu. Sehingga,. Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016. pada tahun 2016 mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya menjadi 3,24 (Ycharts, 2018). 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Sus. 1. UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS ABSTRAK : - Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi. Aktivitas CSR di Indonesia awalnya dilakukan oleh perusahaan secara sukarela sebagai sebuah komitmen dalam pelaksanaan etika bisnis dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Pelaksanaan CSR di PT Madubaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Studi pendahuluan yang menjadikan penulis memilih PT Madubaru sebagai tempat. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Corporate Social Responsibillity. (CSR). Responsibility) yaitu dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. " Hal ini menjelaskan bahawasaanya tiap perseroan memiliki Batasan dan diwajibkan melakukan.